Rupiah Melemah dan Krisis Kepercayaan

Nilai tukar rupiah kembali menyentuh titik yang mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS per tanggal 19 Mei 2026 menembus Rp17.761, angka yang mengingatkan publik pada trauma krisis 1998. Pelemahan ini bukan sekadar soal angka di layar monitor bank atau grafik ekonomi yang hanya dipahami elite finansial. Ketika rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok naik, biaya produksi membengkak, dan daya beli masyarakat perlahan terkikis

Dalam ekonomi politik modern, mata uang bukan sekadar alat transaksi. Ia adalah simbol paling konkret dari kepercayaan terhadap negara. Ketika nilai mata uang jatuh, yang sebenarnya sedang runtuh bukan hanya angka di pasar valuta asing, melainkan keyakinan publik terhadap kemampuan negara mengelola ekonomi, menjaga stabilitas, dan memberi kepastian masa depan.

Karena itu, pelemahan rupiah hari ini tidak bisa dipahami sebagai gejolak teknis biasa.

Indonesia sedang menghadapi apa yang disebut krisis kepercayaan.

Satu hal yang terus dihindari negara: kenyataan bahwa pasar saat ini sedang kehilangan kepercayaan terhadap arah kebijakan domestik Indonesia sendiri.

Pasar tidak hanya membaca angka.

Pasar membaca kepemimpinan.

Di titik inilah pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “orang desa tidak pakai dolar” menjadi simbol dari problem yang lebih besar: banalitas kekuasaan dalam menghadapi krisis ekonomi. Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik, tetapi justru memperlihatkan bagaimana negara mencoba menyederhanakan persoalan struktural menjadi sekadar candaan populis.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku pangan, energi, dan industri. Gandum untuk mi instan, kedelai untuk tahu-tempe, pupuk pertanian, obat-obatan, BBM, hingga komponen elektronik semuanya terkait nilai tukar. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Ketika biaya impor naik, harga kebutuhan pokok ikut terdorong. Dan ketika harga naik, yang pertama kali terkena dampaknya adalah masyarakat bawah.

Dengan kata lain: rakyat kecil membayar mahal atas setiap pelemahan rupiah.

Data menunjukkan situasi itu semakin serius. Utang luar negeri Indonesia telah mencapai ribuan triliun rupiah, dan sebagian besar dibayar dalam denominasi dolar AS. Artinya, semakin lemah rupiah, semakin besar pula beban pembayaran utang negara dan korporasi. Negara harus mengeluarkan lebih banyak rupiah hanya untuk membayar kewajiban yang sama.

Akibatnya, ruang fiskal semakin sempit.

Di saat bersamaan, pemerintah justru menjalankan berbagai proyek dan program populis dengan kebutuhan anggaran sangat besar. Belanja negara membengkak. Defisit fiskal menjadi kekhawatiran. Dan pasar, sebagaimana wataknya, selalu bereaksi cepat terhadap ketidakpastian.

Modal mulai keluar.

Rupiah semakin jatuh.

Ironinya, negara terlihat lebih sibuk mengendalikan persepsi dibanding menyelesaikan akar persoalan. Narasi ”Ekonomi Stabil" terus diulang seperti mantra birokrasi, sementara publik menghadapi kenyataan berbeda di lapangan: harga pangan naik, biaya hidup meningkat, daya beli melemah, dan lapangan kerja semakin rapuh.

Bahkan kelas menengah—yang selama ini menjadi bantalan stabilitas ekonomi Indonesia—mulai mengalami tekanan serius. Harga kebutuhan meningkat lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan. Cicilan membengkak. Tabungan terkikis inflasi. Dan perlahan, rasa aman ekonomi mulai hilang.

Padahal krisis ekonomi selalu dimulai dari hilangnya rasa percaya.

Yang membuat keadaan semakin berbahaya adalah kecenderungan pemerintah mereduksi kritik sebagai kepanikan berlebihan. Seolah-olah selama pasar masih bergerak dan rakyat belum turun ke jalan, maka semuanya masih aman. Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya karena menganggap krisis hanya nyata ketika sudah meledak total.

Padahal sejarah menunjukkan sebaliknya.

Krisis 1998 tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan dari akumulasi masalah yang diremehkan negara: utang yang menumpuk, ketergantungan terhadap modal asing, lemahnya pengawasan ekonomi, dan elite politik yang sibuk menjaga citra dibanding menyelesaikan persoalan.

Hari ini, pola itu terasa familiar.

Kita melihat pemerintah semakin sensitif terhadap kritik ekonomi. Akademisi yang mengingatkan risiko fiskal dianggap pesimistis. Pengamat yang mengkritik pelemahan rupiah dituduh menciptakan kepanikan. Bahkan media sosial dipenuhi upaya menggiring opini bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.

Padahal publik justru punya alasan untuk khawatir.

Sebab pelemahan rupiah bukan sekadar isu finansial elit. Ia hadir dalam bentuk harga beras yang naik, ongkos transportasi yang membengkak, biaya pendidikan yang semakin mahal, hingga ancaman PHK akibat perlambatan ekonomi. Krisis kurs selalu diterjemahkan menjadi krisis sosial.

Dan yang paling menyedihkan: negara terlihat semakin kehilangan sensitivitas terhadap itu.

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan publik bukan candaan politik atau retorika patriotik tentang “ekonomi kuat”. Yang dibutuhkan adalah transparansi, konsistensi kebijakan, dan keberanian negara mengakui masalah secara jujur.

Sebab pasar bisa memaafkan negara yang sedang kesulitan.

Tetapi pasar tidak pernah memaafkan negara yang terlihat tidak tahu apa yang sedang dilakukannya.

Karena pada akhirnya, nilai rupiah bukan hanya ditentukan oleh cadangan devisa atau intervensi bank sentral. Nilai rupiah ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih rapuh: kepercayaan.

Dan ketika kepercayaan itu mulai retak, maka yang melemah bukan cuma mata uang.

Yang melemah adalah wibawa negara itu sendiri.