Ketika Militer Masuk ke Ruang Akademik: Membaca Gejala Militerisme dalam PKKMB FIB-UH

Kehadiran militer dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) tidak berhenti sebagai persoalan biasa. Lebih jauh, agenda tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana institusi militer mulai hadir dan memperoleh ruang di lingkungan pendidikan sipil.

Bagi panitia, kedatangan pihak militer disebut sebagai agenda yang muncul secara tiba-tiba. Dalam rundown yang telah disusun selama hampir satu bulan, tidak terdapat agenda kuliah umum dari militer. Panitia baru mengetahui keberadaan agenda tersebut ketika diumumkan dalam kegiatan.

Situasi ini menunjukkan persoalan mendasar: pihak yang bertanggung jawab terhadap teknis kegiatan justru tidak mengetahui adanya agenda yang kemudian mengambil ruang dalam acara yang mereka persiapkan.

“Di rundown kami tidak pernah mencantumkan adanya tentara mau datang. Kami betul-betul kaget saat mengetahuinya,” ungkap salah seorang panitia ketika diwawancara oleh reporter Media Ekonomi.

Kejanggalan semakin terlihat ketika agenda tersebut masuk di tengah rangkaian kegiatan yang seharusnya telah memiliki alur tersendiri. Berdasarkan rundown awal, PKKMB dijadwalkan selesai sekitar pukul 16.00 WITA dan ditutup dengan after movie serta penampilan band. Namun, agenda tersebut kemudian bergeser setelah muncul kuliah umum dari pihak militer.

Bagi panitia, perubahan itu bukan sekadar persoalan teknis. Persiapan yang dilakukan selama hampir satu bulan, termasuk menginap demi memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, seolah dapat disisihkan oleh agenda yang bahkan tidak mereka ketahui sebelumnya.

Di titik inilah persoalan militerisme menjadi relevan untuk dibicarakan.

Militerisme tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan atau pengerahan pasukan. Ia juga dapat dibaca melalui normalisasi kehadiran, nilai, simbol, dan cara pandang militer di ruang-ruang sipil, termasuk pendidikan. Ketika mahasiswa yang sedang berada dalam kegiatan akademik tiba-tiba ditempatkan sebagai audiens dalam agenda militer tanpa penjelasan yang memadai, muncul pertanyaan: untuk kepentingan apa ruang tersebut diberikan?

Pertanyaan tersebut semakin kuat karena peserta menilai materi yang disampaikan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan bidang keilmuan mereka.

Ahmad Vikri, mahasiswa Program Studi Arkeologi, menilai materi kuliah umum tersebut tidak memberikan relevansi terhadap disiplin ilmu yang dipelajarinya.

“Di ilmu budaya sendiri, terutama saya di prodi Arkeologi, kami belajar tentang artefak sejarah, meneliti, melestarikan. Jadi saya rasa tidak ada kaitan sama sekali,” ujarnya.

Ketidaksesuaian tersebut menjadi penting karena pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan mahasiswa mempertanyakan berbagai institusi dan gagasan secara kritis. Kehadiran militer dalam ruang akademik semestinya tidak hanya dilihat dari siapa yang hadir, tetapi juga apa yang disampaikan, mengapa disampaikan, dan dalam konteks apa mahasiswa ditempatkan sebagai penerima materi tersebut.

Jika materi yang diberikan justru lebih banyak berbicara mengenai militer tanpa keterkaitan dengan kebudayaan, maka pertanyaan mengenai relevansinya menjadi semakin sulit dihindari.

Bagi Vikri, persoalan tidak hanya terletak pada substansi materi, tetapi juga pada perubahan waktu pelaksanaan. Tambahan agenda yang berlangsung hingga sore hari membuat sebagian peserta merasa resah dan kehilangan antusiasme mengikuti kegiatan.

Ia mengaku sempat merasa ingin meninggalkan lokasi kegiatan. 

“Intinya saya resah dan kayak mau keluar,” katanya.

Terlebih, menurut keterangan panitia, terdapat narasi dalam materi yang dipahami sebagai penjelasan mengenai supremasi militer serta imbauan agar masyarakat membiarkan pekerjaan militer berjalan. Bagi panitia, hal tersebut semakin mempertegas kesan bahwa agenda tersebut bukan kuliah umum yang dirancang berdasarkan kebutuhan akademik mahasiswa Ilmu Budaya.

Persoalannya kemudian bergeser dari sekadar “tentara datang ke kampus” menjadi bagaimana institusi militer diposisikan di hadapan mahasiswa.

Apakah militer hadir sebagai objek kajian yang dapat dikritisi? Ataukah justru hadir sebagai institusi yang diperkenalkan secara normatif kepada mahasiswa tanpa ruang yang cukup untuk mempertanyakan perannya?

Kekhawatiran semacam ini menjadi relevan ketika agenda tersebut berlangsung tanpa diketahui secara jelas oleh panitia dan tanpa penjelasan terbuka mengenai alasan serta tujuan penyelenggaraannya. Kurangnya transparansi justru menciptakan ruang bagi normalisasi: kehadiran militer menjadi sesuatu yang dianggap wajar di tengah ruang pendidikan sipil, sementara alasan dan relevansinya tidak pernah benar-benar dijelaskan.

Karena itu, persoalan ini layak dibaca lebih jauh dalam konteks gejala militerisme di ruang sipil. Bukan untuk menyimpulkan bahwa satu agenda otomatis membuktikan adanya proyek militerisasi kampus, tetapi untuk mempertanyakan proses normalisasi yang mungkin terjadi ketika institusi militer diberi ruang dalam kegiatan mahasiswa tanpa transparansi, relevansi akademik, dan ruang kritik yang memadai.

Masalah utamanya bukan semata-mata bahwa tentara datang ke kampus. Masalahnya adalah ketika kehadiran tersebut dinormalisasi tanpa transparansi dan tanpa ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kepentingannya.

Dari sini, pertanyaan yang lebih besar perlu diajukan: apakah kampus sedang sekadar menerima kunjungan institusi militer, atau secara perlahan sedang menjadi ruang baru bagi normalisasi nilai-nilai militerisme?