Beberapa Lembaga Mahasiswa Tidak Dilibatkan dalam PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas

Makassar, 16 Agustus 2024 — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) baru saja menyelesaikan rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Namun, terdapat sejumlah lembaga mahasiswa yang tidak dilibatkan dalam pengenalan ini, seperti Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE), Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA), Ikatan Mahasiswa Manajemen (IMMAJ), serta dua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yaitu Pencinta Alam (PA) Equilibrium dan Media Ekonomi.

Iqbal, salah satu panitia PKKMB, mengungkapkan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengenalkan mahasiswa baru pada fasilitas kampus. "Konsep keseluruhan di tingkat fakultas adalah pengenalan fasilitas kampus," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai lembaga mahasiswa yang diperkenalkan, Iqbal menjelaskan bahwa hanya beberapa yang diikutsertakan. "Yang tampil kemarin, kalau tidak salah, FOSSEI, UKM Basket, Ekowowits, dan MDI," jelasnya.

Investigasi lebih lanjut oleh tim jurnalis Media Ekonomi menemukan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan beberapa lembaga mahasiswa ini datang dari pimpinan fakultas. Seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan agenda, namun enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan memutuskan untuk tidak memasukkan beberapa lembaga karena status legalitas mereka yang dipertanyakan. "Saya kemarin dalam rapat bersama usulkan agenda, setelah saya sebut Senat, Pak WDI (wakil Dekan bidang kemahasiswaan) bilang jangan masukkan, itu mereka tidak Legal," ungkapnya.

Selain itu, sumber tersebut juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga yang tidak dilibatkan sedang berada dalam masa transisi kepengurusan.

Terkait ketidakikutsertaan mereka dalam PKKMB, beberapa perwakilan lembaga mahasiswa bertemu dengan Mursalim Nohong, Wakil Dekan I. Ramli (nama samaran), yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa mereka ingin mencari kejelasan atas ketidakhadiran lembaga mereka. "Alasannya sama seperti dulu, karena masa transisi," ujarnya.

Mengenai status legalitas lembaga, Ramli menyebutkan bahwa Mursalim sempat menyinggung Surat Keterangan (SK) kepengurusan. " Ada nabahas, sudah kukasi lihat SK-ku juga, Nabilang baru naliat itu," jelasnya melalui pesan WhatsApp.

Ramli juga menambahkan bahwa keputusan ini terkesan sebagai upaya untuk menjauhkan lembaga mahasiswa dari mahasiswa baru. " Dasarnya memang semakin najauhkanki (Lembaga) dari Mahasiswa," tutupnya.