Mei dan ingatan yang tak pernah selesai

 Bulan Mei selalu datang dengan kalender yang tampak sibuk. Ada tanggal merah, ada ucapan seremonial, ada poster peringatan yang bertebaran di media sosial, juga pidato-pidato formal tentang perjuangan, pendidikan, kebangkitan, dan reformasi. Namun yang jarang diingat, hampir seluruh tanggal penting di bulan ini tidak lahir dari situasi negara yang baik-baik saja. Peringatan-peringatan itu muncul justru dari retakan sejarah, ketika rakyat dipaksa memperjuangkan haknya sendiri karena negara gagal, abai, atau bahkan menjadi pihak yang menindas.

Mei menjadi padat oleh simbol karena bulan inilah Indonesia berkali-kali menyaksikan wajah paling telanjang dari relasi negara dan warganya: ketika buruh menuntut upah layak tetapi dibungkam, ketika mahasiswa menuntut demokrasi tetapi ditembak, ketika rakyat meminta keadilan tetapi dijawab dengan kekerasan. Di balik poster ucapan yang kini rutin dipasang instansi pemerintah, tersimpan deretan luka yang sebagian besar belum pernah benar-benar dipulihkan.

Hari Buruh Internasional, misalnya, saban tahun dipenuhi jargon penghormatan terhadap pekerja. Pemerintah berbicara tentang produktivitas, kesejahteraan, dan kemajuan industri. Tetapi sejarah perburuhan Indonesia menyimpan satu nama yang selalu kembali sebagai pengingat bahwa negara tidak pernah sungguh hadir di pihak buruh: Marsinah.

Marsinah adalah buruh perempuan muda berusia 24 tahun di Sidoarjo yang pada awal Mei 1993 ikut mengorganisir aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Setelah aktif mendampingi rekan-rekannya dalam perundingan, ia menghilang pada 5 Mei. Tiga hari kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa dengan jejak penyiksaan berat. Hingga hari ini, lebih dari tiga dekade setelah pembunuhan itu, kasus Marsinah tetap menjadi salah satu pelanggaran HAM paling gelap yang tak pernah diusut tuntas.

Ironinya, setiap Hari Buruh negara terus memproduksi seremoni penghormatan bagi pekerja, sementara keadilan untuk Marsinah, ikon perjuangan buruh yang nyawanya direnggut karena menuntut hak paling dasar saat ini masih menggantung tanpa jawaban. Bahkan ketika namanya diusulkan sebagai pahlawan nasional, banyak aktivis menilai penghormatan simbolik itu tidak berarti apa-apa selama negara belum berani mengungkap siapa pembunuhnya dan siapa yang melindungi mereka.

Marsinah menunjukkan satu hal yang pahit: di negeri ini, perjuangan buruh mudah diperingati, tetapi keberanian buruh yang benar-benar melawan ketidakadilan justru kerap dibiarkan mati sendirian.

Ironi serupa muncul sehari setelahnya, ketika Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah memajang wajah Ki Hadjar Dewantara, mengutip semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha, dan berbicara tentang pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun realitanya, kampus dan ruang pendidikan di negeri ini justru berkali-kali menjadi tempat lahirnya oposisi karena negara terlalu sering gagal mendengar suara publik

Mahasiswa turun ke jalan bukan semata karena mereka membenci negara, melainkan karena ruang dialog berkali-kali ditutup, kritik dicurigai, dan tuntutan perubahan diperlakukan sebagai ancaman.

Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998.

Di halaman Universitas Trisakti, demonstrasi damai mahasiswa yang menuntut reformasi dibalas peluru aparat. Empat mahasiswa diantaranya Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie tewas ditembak. Mereka datang membawa tuntutan demokrasi; negara mengirim mereka pulang sebagai jenazah. Hingga hampir tiga dekade berlalu, keluarga korban dan kelompok masyarakat sipil masih menagih penyelesaian hukum yang tak kunjung dituntaskan.

Penembakan itu bukan insiden yang berdiri sendiri. Ia adalah titik ketika negara memperlihatkan watak paling telanjangnya: memilih peluru ketika argumen tak lagi mampu mempertahankan kekuasaan.

Belum sempat publik selesai berkabung, 13 hingga 15 Mei 1998, Jakarta dan sejumlah kota lain meledak dalam kerusuhan. Ribuan bangunan dibakar, lebih dari dua ribu orang meninggal, dan sedikitnya 168 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terutama perempuan Tionghoa tercatat oleh tim relawan kemanusiaan. Namun bahkan sampai hari ini, negara masih berkutat pada pengingkaran, tarik-ulur narasi, dan penyelesaian yang tidak pernah sungguh memulihkan korban.

Dari sanalah kemudian lahir 21 Mei yang kini dikenang sebagai Hari Reformasi: hari ketika Soeharto meletakkan jabatan setelah 32 tahun berkuasa.

Tetapi Reformasi kerap diperingati seolah ia hanya kisah sukses pergantian rezim sebuah transisi demokrasi yang selesai dalam buku pelajaran. Padahal Reformasi sesungguhnya adalah monumen dari kegagalan negara yang menumpuk terlalu lama: korupsi yang menggurita, militerisme yang brutal, kebebasan sipil yang dibungkam, dan ketimpangan sosial yang membuat kemarahan rakyat tak lagi bisa ditahan.

Reformasi tidak lahir dari kemurahan hati penguasa. Ia lahir karena rakyat memaksa sejarah bergerak. Karena mahasiswa menduduki gedung parlemen. Karena buruh turun ke jalan. Karena masyarakat sipil menolak tunduk. Karena korban berjatuhan.

Bahkan 20 Mei yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pun sesungguhnya menyimpan pesan serupa: bangsa ini berkali-kali hanya menemukan momentum untuk bangkit ketika negara tidak menyediakan cukup ruang untuk hidup secara adil.

Maka tak berlebihan bila bulan Mei selalu terasa sesak. Ia sesak oleh daftar nama yang belum mendapat keadilan. Sesak oleh korban yang belum mendapat pemulihan.
Sesak oleh janji negara yang belum pernah lunas.

Ada tagihan atas Marsinah yang dibunuh karena membela buruh.
Ada tagihan atas peluru Trisakti yang tak jelas siapa penarik picunya.
Ada tagihan atas perempuan-perempuan korban perkosaan Mei 1998 yang selama bertahun-tahun justru dipaksa membuktikan bahwa luka mereka nyata.
Ada pula tagihan atas Reformasi yang setelah hampir tiga dekade masih meninggalkan demokrasi yang pincang.

Setiap Mei, pemerintah bisa saja mengunggah poster ucapan, menyelenggarakan upacara, dan mengulang pidato-pidato nasionalisme. Tetapi ingatan publik tidak sesederhana itu untuk ditenangkan dengan seremoni.

Sebab bagi rakyat, Mei bukan sekadar bulan mengenang perjuangan.

Mei adalah bulan ketika sejarah datang membawa kuitansi, lalu menagih satu per satu utang negara yang belum dibayar.

Dan selama tagihan itu belum lunas, Mei tidak akan pernah terasa sebagai bulan peringatan.

Ia akan selalu terasa sebagai bulan gugatan.