PETANI SAWIT MELAKUKAN AKSI DEMO, UNTUK
MENUNTUT DICABUTNYA LARANGAN EKSPOR CPO
Media Ekonomi - Selasa (17/5) pada pukul 10.00 WITA hingga 13.00 WITA telah digelar aksi demo yang dilakukan oleh petani sawit yang meminta untuk dicabutnya larangan ekspor CP0 yang diberlakukan Presiden Jokowi semenjak tanggal 28 April 2022 lalu. Seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com Ketua umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia(Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan bahwa larangan ekspor minyak goreng dan CPO berdampak pada anjloknya harga TBS(tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Dampak dari larangan ekspor CPO pun menyebabkan kerugian hingga 11,7 Triliun Rupiah “Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya” ujar Gulat.
Aksi Demo akan berpusat di Jakarta di depan Kantor Kementerian Perekonomian Indonesia dan patung kuda monas, selanjutnya pendemo akan melanjutkan aksi demo nya ke istana kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi terkait usulan mereka.
Lima
tuntutan yang ingin disampaikan oleh Apkasindo ialah :
1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit
sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan
ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke
harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi
juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong) dan untuk menjaga jangan sampai
gagal, APKASINDO meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit,
terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS
dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik.
Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga
kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian
supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS).
Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan
petani sawit anggota Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 kabupaten/kota serta
anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI)
Indonesia.
Selanjutnya, Gulat menjelaskan, aksi keprihatinan ini juga
dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 kabupaten/kota DPD APKASINDO
dari 22 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tidak ada komentar: