Keruntuhan Aliansi Barat

 

Sejak runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, Barat mengusung visi tentang “tatanan dunia baru” yang dibangun atas dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan keamanan kolektif. Visi tersebut kemudian memuncak pada akhir 1990-an, ketika negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina, mengambil langkah bersejarah untuk melepaskan senjata nuklir demi mendapatkan jaminan keamanan. Namun, tiga dekade kemudian, peristiwa di Ukraina menunjukkan bahwa jaminan tersebut tidak mampu menahan dinamika geopolitik yang berubah dengan cepat, sehingga menimbulkan pertanyaan mendalam: jika Ukraina—negara yang rela menyerahkan warisan nuklirnya demi janji keamanan—merasa dikhianati, siapa lagi yang akan mempertaruhkan kepercayaannya?

 

Oleh : Arya Fadjar

 

Pada Desember 1994, Ukraina menandatangani Budapest Memorandum bersama Amerika Serikat, Britania Raya, dan Rusia. Dalam dokumen tersebut, Ukraina setuju untuk menyerahkan sekitar 1.900 hulu ledak nuklir—warisan sisa dari pecahnya Uni Soviet—dengan imbalan jaminan keamanan dan integritas perbatasan. Penting untuk dicatat bahwa memorandum ini merupakan dokumen politik, bukan traktat pertahanan yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, respons militer otomatis tidak tercantum dalam kesepakatan tersebut. Seiring waktu, fakta inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hubungan internasional tentang efektivitas jaminan keamanan yang diberikan.

 

Presiden Ukraina saat itu, Leonid Kravchuk, pernah menyatakan keyakinannya pada sistem keamanan Barat. Namun, sejarah mencatat bahwa jaminan tersebut diuji oleh gejolak geopolitik yang tidak terduga.

Pada Februari 2014, situasi di Semenanjung Crimea mencapai titik kritis ketika Rusia menggerakkan pasukannya dan secara sepihak mengumumkan aneksasi wilayah tersebut. Crimea, yang diperkirakan menyumbang sekitar 7% dari wilayah Ukraina, menjadi simbol nyata dari kegagalan jaminan keamanan yang telah diberikan.

 

Respons dari negara-negara Barat, meskipun berupa kecaman verbal dan penerapan sanksi ekonomi terhadap Moskow, tidak disertai dengan dukungan militer yang konkret untuk Ukraina. Kebijakan tersebut, yang sering dikaitkan dengan kekhawatiran akan eskalasi konflik, menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak analis berpendapat bahwa sanksi ekonomi yang diberlakukan tidak cukup untuk mengembalikan keadaan, dan kenyataan menunjukkan bahwa integritas perjanjian Budapest telah tergerus oleh realitas politik dan kepentingan strategis.

Ketidakpastian seputar jaminan keamanan kembali dihadapkan pada ujian ketika, pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina. Meskipun banyak pihak di dunia memperkirakan bahwa kekuatan militer Ukraina yang relatif terbatas akan membuat ibu kota Kyiv cepat jatuh, perlawanan gigih rakyat Ukraina mengejutkan komunitas internasional. Konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun ini telah menelan ribuan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan infrastruktur yang masif.

 

Bantuan militer Barat kepada Ukraina telah mencapai angka puluhan miliar dolar AS. Menurut berbagai sumber, bantuan tersebut mencapai sekitar USD 70 miliar, meskipun angka pastinya bervariasi tergantung pada kriteria penghitungan—mulai dari peralatan militer hingga dukungan keuangan dan non-militer. Di sisi lain, kontribusi negara-negara Eropa secara langsung dalam bentuk dukungan militer juga terbilang terbatas, meskipun mereka telah menerapkan sanksi dan kebijakan lain terhadap Rusia.

 

Respons Barat terhadap invasi ini pun kerap diperdebatkan. Beberapa pihak mengkritik ketidakmampuan untuk segera mengirimkan peralatan militer canggih, seperti jet tempur atau sistem rudal jarak jauh, dengan alasan kekhawatiran terhadap risiko eskalasi konflik. Kebijakan ini seringkali ditafsirkan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas regional, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar komitmen nyata aliansi Barat dalam memberikan pertahanan yang memadai kepada negara yang tengah diserang.

Kebijakan luar negeri tidak pernah terlepas dari dinamika politik domestik. Kasus kontroversial yang mencuat pada tahun 2019, ketika bantuan militer senilai USD 250 juta ditahan oleh pemerintahan Amerika Serikat, merupakan salah satu contoh bagaimana kepentingan politik dalam negeri dapat memengaruhi keputusan strategis. Kontroversi ini, yang kemudian dikenal dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan, menimbulkan keraguan akan konsistensi prinsip-prinsip yang seharusnya mendasari keamanan kolektif.

 

Sementara itu, perdebatan internal di antara negara-negara sekutu juga mengungkapkan perbedaan kepentingan. Di Eropa, misalnya, terdapat perbedaan pandangan antara negara-negara yang lebih terpapar ancaman Rusia, seperti negara-negara Baltik dan Polandia, dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan ekonomi berbeda. Koordinasi dalam NATO pun terkadang mengalami kendala, sebagaimana terlihat dari perbedaan sikap antara anggota seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Turki terkait pengiriman peralatan militer atau perluasan aliansi.

Konflik Ukraina tidak hanya berdampak pada dinamika politik dan keamanan, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi global. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, telah melihat peningkatan permintaan terhadap peralatan militer. Industri pertahanan, seperti perusahaan Lockheed Martin, melaporkan peningkatan pendapatan yang sebagian dipicu oleh kontrak-kontrak baru. Meski data spesifik mengenai keuntungan perusahaan perlu dikaji lebih jauh melalui laporan keuangan resmi, fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara konflik geopolitik dan pertumbuhan industri pertahanan.

 

Selain itu, ketergantungan Eropa terhadap pasokan energi Rusia telah menjadi isu strategis tersendiri. Sebelum konflik, sekitar 40% pasokan gas di Eropa—khususnya di Jerman—bersumber dari Rusia. Invasi dan gejolak geopolitik memaksa negara-negara Eropa untuk mempercepat upaya diversifikasi sumber energi, meskipun proses ini tidak berlangsung secara instan dan menimbulkan dampak ekonomi jangka pendek yang signifikan.

Gagalnya sistem keamanan yang pernah dijanjikan kepada Ukraina telah memicu krisis kredibilitas pada aliansi Barat. Budapest Memorandum, yang dulu dianggap sebagai simbol komitmen keamanan kolektif, kini dipandang sebagai bukti bahwa jaminan politik semata tidak cukup untuk menghadapi ambisi geopolitik. Para analis internasional menyoroti bahwa perjanjian semacam ini, yang tidak memiliki mekanisme penegakan militer yang konkret, memberikan ruang bagi negara-negara besar untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategis mereka.

 

Kegagalan dalam memberikan respons militer yang terkoordinasi ketika menghadapi agresi Rusia tidak hanya berdampak pada Ukraina, tetapi juga mengundang kekhawatiran dari negara-negara lain yang pernah bergantung pada jaminan keamanan Barat. Jika preseden ini terus berlanjut, maka masa depan sistem keamanan kolektif yang selama ini menjadi fondasi tatanan dunia pasca-Perang Dingin pun harus dipertanyakan.

Peristiwa di Ukraina memberikan pelajaran penting bagi tatanan global. Dalam menghadapi ancaman dan dinamika konflik yang semakin kompleks, negara-negara Barat perlu mengevaluasi kembali fondasi aliansi mereka. Reformasi dalam kerangka keamanan kolektif harus melibatkan mekanisme penegakan yang lebih konkret serta komitmen yang konsisten, tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik domestik semata.

 

Lebih jauh, konflik ini juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan peningkatan kemandirian pertahanan, terutama bagi negara-negara di kawasan Eropa yang rentan terhadap tekanan geopolitik. Langkah-langkah strategis semacam itu akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa jaminan keamanan yang diberikan tidak hanya sekadar retorika, melainkan terwujud dalam tindakan nyata di lapangan.

 

Akhirnya, krisis Ukraina seharusnya menjadi cermin bagi sistem internasional untuk lebih realistis dalam menyusun perjanjian keamanan. Bukti sejarah menunjukkan bahwa janji-janji politik, jika tidak didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk bertindak secara nyata, akan mudah terkikis oleh ambisi dan kepentingan strategis. Dengan demikian, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah siapa yang akan dikhianati selanjutnya, melainkan bagaimana membangun sistem keamanan yang tidak hanya mengandalkan kata-kata, melainkan juga komitmen dan tindakan nyata.

 

Dalam era ketidakpastian global saat ini, reformulasi strategi keamanan kolektif yang inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan internasional menjadi sangat mendesak. Bagi bangsa-bangsa yang masih percaya pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, tantangan terbesar adalah mewujudkan janji-janji tersebut dalam bentuk kebijakan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan—agar sejarah tidak kembali mencatat kegagalan yang sama seperti yang dialami Ukraina.