Aliansi Mahasiswa Unhas Gelar Aksi Tolak Dapur Makan Bergizi Gratis di Kampus, Pihak Rektorat Buka Suara

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi demontrasi untuk menyatakan penolakan keras terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan kampus. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi massa dan pernyataan sikap didepan gedung rektorat Unhas pada Kamis (11/06/2026).  

Aliansi mahasiswa unhas menilai kehadiran SPPG di lingkungan kampus merupakan bentuk komersialisasi pendidikan dan berpotensi menyeret perguruan tinggi ke dalam pusaran kepentingan politik praktis. Massa aksi mendesak birokrasi kampus untuk segera mencabut dan menghentikan operasional SPPG tersebut yang diketahui telah berjalan sejak Mei 2026 lalu.  

Massa juga menegaskan bahwa kampus seharusnya tetap menjadi ruang akademik yang independen dan tidak dijadikan sarana untuk mendukung program pemerintah yang dinilai sarat kepentingan politik. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara terbuka dengan melibatkan seluruh sivitas akademika sebelum dijalankan. 

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengawalan ketat, dimana mahasiswa membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan "KAMPUS BUKAN DAPUR, TOLAK MBG DI UNHAS".

Salah satu orator massa aksi mempertanyakan keputusan Unhas yang bersedia menjadi perguruan tinggi pertama yang mengelola proyek tersebut. Ia menyoroti inkonsistensi kebijakan kampus yang dinilai lebih memprioritaskan bisnis dengan pemerintah ketimbang membenahi fasilitas dasar kuliah mahasiswa yang dinilai masih memprihatinkan. ia juga menyoroti menyoroti anggaran 2 miliar untuk operasional sppg unhas.

"Bayangkan teman-teman, uang Rp2 miliar yang dialokasikan kampus kita itu ternyata baru untuk hitungan operasional, belum termasuk tanah dan bangunan. Padahal kalau uang Rp2 miliar itu dipakai untuk membangun fasilitas kelas di bidang masing-masing, akan jauh lebih bermanfaat. Hari ini, siapa di antara kita yang masih kesulitan mendapatkan kursi bagus di dalam kelas. Ini bukti para pemangku kebijakan abai," teriak orator di tengah massa aksi.

Mahasiswa juga mengkritik rencana ekspansi program SPPG ini ke berbagai wilayah kampus cabang Unhas lainnya, seperti di Soppeng dan Barru, yang dinilai semakin menguatkan indikasi komersialisasi. Di sisi lain, massa aksi menyatakan tidak gentar terhadap adanya intimidasi berupa ancaman sanksi akademik maupun Drop Out (DO) yang kerap membayangi mahasiswa saat menuntut keadilan.  

Merespons tuntutan tersebut, Humas Unhas, Ishaq memberikan klarifikasi di hadapan massa dan membantah keras tudingan komersialisasi kampus. Ishaq menjelaskan bahwa keuntungan dari program MBG ini tidak sebanding jika dikaitkan dengan motif bisnis, mengingat Unhas saat ini telah memiliki 21 unit usaha aktif dan produktif yang menyumbang pendapatan jauh lebih besar.  

"Penerimaan Unhas dari program MBG sama sekali tidak sebanding jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang dimiliki Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Saat ini Unhas memiliki 21 unit usaha yang aktif dan produktif, yang kontribusi pendapatannya jauh lebih besar. Jadi, kalau ada anggapan bahwa ini dilakukan karena motif komersialisasi atau mencari keuntungan, menurut kami itu tidak tepat." ujar Ishaq 

Keterlibatan Unhas dalam program nasional ini diklaim sebagai wujud nyata dari visi "kampus berdampak". ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi sudah saatnya turun dari 'menara gading' untuk terlibat langsung di tengah masyarakat dan pemerintah guna memastikan program kebijakan negara berjalan dengan benar dan tepat sasaran. 

Terkait dengan kritik anggaran fasilitas, Ishaq meluruskan bahwa pembangunan dapur MBG tersebut sebagian besar bersumber dari dana pihak mitra, sehingga tidak memotong anggaran internal kampus yang diperuntukkan bagi perbaikan sarana perkuliahan mahasiswa.  

Guna menyelesaikan perbedaan pandangan ini, pihak birokrasi Unhas mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk membawa poin-poin keberatan tersebut ke dalam forum dialog resmi agar dapat didiskusikan secara lebih mendalam dan kondusif.